Dugaan Reses Fiktif dan Mandeknya Fungsi Pengawasan BK DPRD Halut

Perkumpulan Aktivis Maluku Utara Jakarta, Siraj Naufal | Dok. istimewa

Sofifipost, Jakarta | Publik akhir-akhir ini kembali dibuat kecewa oleh dugaan praktik reses fiktif yang menyeret Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara.

Sejatinya agenda reses merupakan ruang konstitusional bagi wakil rakyat untuk menyerap aspirasi masyarakat, justru diduga dijadikan formalitas administratif tanpa pelaksanaan nyata di lapangan.

Ironisnya, laporan dan sorotan masyarakat terkait persoalan ini seolah berhenti di meja Badan Kehormatan Dewan (BKD) yang hingga kini belum menunjukkan langkah serius untuk memproses dugaan pelanggaran tersebut.

“Situasi ini memunculkan pertanyaan besar: masihkah lembaga legislatif berdiri sebagai rumah aspirasi rakyat, atau telah berubah menjadi ruang perlindungan bagi elite politiknya sendiri?,” ujar Perkumpulan Aktivis Maluku Utara Jakarta, Siraj Naufal kepada media ini, Rabu (26/4/2026).

Siraj menegaskan bahwa Badan Kehormatan yang semestinya menjadi benteng etik parlemen justru terlihat pasif. Sikap diam ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan dapat dibaca publik sebagai bentuk pembiaran terhadap praktik yang merusak marwah lembaga.

Alhasil, ketika dugaan pelanggaran etik tidak ditindak, yang runtuh bukan hanya kepercayaan publik kepada satu individu, melainkan legitimasi kelembagaan DPRD secara keseluruhan.

“Mandeknya proses etik menunjukkan krisis moral politik dalam tubuh lembaga. Jika pengawas kehilangan keberanian, maka kekuasaan kehilangan batas,” ungkap putra Galela ini.

Siraj bilang, jika dugaan ini benar dan tetap dibiarkan tanpa proses, maka yang sedang dipertontonkan kepada rakyat adalah politik impunitas, di mana jabatan menjadi tameng dan etika hanya slogan kosong.

Ia mendesak BK DPRD Halmahera Utara sudah saatnya membuktikan bahwa mereka bekerja untuk menjaga kehormatan lembaga, bukan menjaga kenyamanan elite yang diduga melanggar.

“Sebab demokrasi tidak hanya rusak oleh tindakan salah, tetapi juga oleh lembaga yang memilih tutup mata terhadap kesalahan,” tandasnya. **