Pemkot Tidore Akan Bentuk Satgas Pengawasan Pendistribusian BBM Subsidi

Rakor pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi | Dok. istimewa

Sofifipost, Tidore | Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo menghadiri rapat koordinasi terkait pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi yang digelar oleh Polresta Tidore bersama instansi terkait di Aula Rupatama, Polresta Tidore, Selasa (21/1/2025).

Rapat tersebut dalam rangka menindaklanjuti keluhan pengemudi speedboat dan nahkoda kapal kayu rute Rum-Bastiong yang sempat aksi mogok akibat langkanya bahan bakar minyak (BBM) jenis minyak tanah dan pertalite.

Dalam arahannya, Ismail menyampaikan terima kasih kepada Polresta Tidore Kepulauan yang telah mengambil langkah cepat dan cerdas terkait pelayanan di Kota Tidore Kepulauan.

Ia mengatakan terkait BBM bersubsidi jika berpatokan pada regulasi, maka tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat, jika pendistribusiannya tepat sasaran maka permasalahan BBM ini tidak akan pernah terjadi.

“Seperti halnya BBM jenis minyak tanah dan pertalite, pertalite itu kalau dijual oleh penyedia, akan aman-aman saja, namun juga diberikan ke pengecer, pengecer pun ada yang ambil langsung di penyedia seperti haji Awat, ada juga yang ambil di Kota Ternate, kemudian minyak tanah, kalau misalnya diperuntukkan bagi rumah tangga saja, harga per liternya 4.000, namun akan berbeda harganya karena dipakai juga oleh speedboat,” ungkapnya.

Dikatakan, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindagkop dan UKM tidak punya kewenangan untuk mengatur harga eceran di pengecer BBM, sesuai regulasi yang bisa diatur harga eceran tertinggi hanya pada penyedia BBM saja.

“Oleh karena itu, kedepannya akan diusahakan pengalihan ke penggunaan karburator untuk speedboat dan kapal kayu, agar minyak tanah digantikan dengan pertalite,” imbuhnya.

Merespon saran dari Kapolresta Tidore terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pengawasan pendistribusian BBM di Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo menegaskan Pemkot Tidore akan secepatnya melakukan pembentukan Satgas pengawasan BBM ini, serta melibatkan seluruh pihak, termasuk pengamanan dari TNI/Polri dan intansi terkait lainnya.

Sementara, Kapolresta Tidore Kombes Pol Yury Nurhidayat mengatakan, telah disepakati bersama dalam rapat ini bahwa perlunya regulasi untuk perizinan pengecer BBM dari Pemkot Tidore melalui Dinas Perindagkop dan UKM.

“Untuk mempermudah proses tersebut, maka dari Polresta dan Intelkam akan mendampingi pengecer yang sudah mendaftarkan diri, itulah yang akan dilayani oleh penyedia BBM,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yury menyebut erkait dengan data dari Koperasi Usaha Desa (KUD) speedboat, sudah disepakati paling lambat hari Jumat 24 Januari 2025 data sudah rampung, bagi yang masih terkendala data karena tidak ada e-KTP, maka Dukcapil akan turun melayani langsung pengurusan e-KTP.

“Dengan begini, semua pihak dari KUD speedboat akan siap beralih ke pertalite setelah data siap dan SPBU/APMS siap, nanti dari Pemkot melalui Dishub memberikan informasi lanjutan,” tegasnya.

“Kami menunggu tindaklanjut dari Pemda dan kami berharap semua pihak dilibatkan, baik itu internal maupun pihak eksternal juga, seperti keterlibatan media atau insan pers, dan penegakkan hukum terhadap penyimpangan pendistribusian BBM bersubsidi, akan ditegakkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” pungkasnya. **