Jasri Usman dan Kepemimpinan yang Teruji di PKB Malut

Oleh:

Zulkifli HS Ummacia

Ketua LKP DPW PKB Maluku Utara

Dalam politik, waktu adalah penguji yang paling jujur. Ia tidak mudah terbuai oleh euforia sesaat, popularitas instan, atau kemenangan elektoral yang lahir dari momentum. Waktu justru memberi legitimasi kepada mereka yang sanggup bertahan, bekerja, dan memelihara konsistensi di tengah perubahan yang terus bergerak.

Dalam lanskap politik lokal Maluku Utara, perjalanan kepemimpinan Jasri Usman di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mencerminkan proses semacam itu. Kepemimpinannya tidak dibentuk oleh satu episode politik, melainkan oleh pilihan nilai dan kerja organisasi yang dijalani dalam rentang waktu panjang.

Kepercayaan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB yang kembali diberikan kepada Jasri Usman pasca-Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-V pada akhir 2025 menegaskan hal tersebut. Mandat kepemimpinan tidak lahir secara otomatis, tetapi melalui penilaian atas rekam jejak, kapasitas, dan konsistensi sikap politik yang teruji dari satu fase ke fase berikutnya.

Terpilih kembali sebagai Ketua DPW PKB Maluku Utara periode 2026–2031, Jasri tidak sekadar melanjutkan jabatan struktural. Kepercayaan ini merefleksikan otoritas kepemimpinan yang dibangun melalui disiplin organisasi dan capaian elektoral yang berulang. Dalam politik daerah, legitimasi semacam ini jarang bersifat instan; ia tumbuh dari relasi yang terawat dengan kader serta kerja politik yang dijalankan secara konsisten.

Proses panjang itu bermula sejak fase awal berdirinya PKB di Maluku Utara. Sebagai salah seorang deklarator, Jasri terlibat langsung dalam membangun struktur partai dari keterbatasan, merawat militansi kader, serta memperkenalkan PKB sebagai rumah politik yang selaras dengan realitas sosial, kultural, dan religius masyarakat dengan ciri khas kepulauan. Pada tahap ini, politik tidak dijalankan semata sebagai kompetisi elektoral, melainkan sebagai kerja institusional yang menuntut kesabaran dan ketekunan.

Namun perjalanan tersebut tidak selalu berlangsung mulus. Ujian paling berat datang ketika PKB dilanda dualisme kepengurusan nasional antara kubu Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Muhaimin Iskandar. Pada fase ini, Jasri yang menjabat sebagai Sekretaris DPW PKB Maluku Utara sempat diberhentikan dan berada dalam tekanan politik yang tidak ringan. Namun, setelah kepengurusan hasil Muktamar Ancol memperoleh pengakuan hukum, kepercayaan kembali diberikan untuk memimpin PKB Maluku Utara. Episode ini menunjukkan bahwa konsistensi sikap politik, meski berisiko dalam jangka pendek justru menjadi sumber kepercayaan dalam jangka panjang.

Dari pengalaman-pengalaman inilah terbentuk gaya kepemimpinan Jasri yang membumi, berprinsip, dan bertumpu pada kerja kolektif. Jasri tidak menempatkan diri sebagai elite yang hadir hanya pada momentum seremonial. Kerja-kerja konsolidasi, komunikasi dengan kader, dan relasi dengan masyarakat dijalankan secara berkelanjutan. Partai tidak dihadirkan sekadar menjelang pemilu, melainkan dijaga sebagai institusi yang bekerja sepanjang waktu.

Dalam relasi internal, pendekatan yang cair dan dialogis menjadi ciri penting. Kedekatan Jasri dengan para kadernya dibangun melalui pengalaman kolektif bekerja bersama. Loyalitas tumbuh bukan karena jarak hierarkis, melainkan karena kepercayaan yang dirawat dalam praktik sehari-hari.

Prinsip kepemimpinan tersebut kemudian diuji ketika Jasri Usman berada di pemerintahan. Terpilih sebagai Wakil Wali Kota Ternate periode 2020–2025, posisi itu secara politik membuka akses kekuasaan dan pengaruh. Namun, ketika komitmen dan prinsip politik tidak lagi sejalan dengan arah kepemimpinan Wali Kota, pilihan untuk mengundurkan diri pun diambil. Sebuh langkah ini jarang ditemui dalam praktik politik lokal, di mana jabatan kerap dipertahankan meski terjadi perbedaan mendasar. Bagi Jasri, ketika komitmen terhadap kepentingan masyarakat mulai diingkari, kekuasaan kehilangan makna etiknya.

Keputusan tersebut menegaskan bahwa kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan amanah yang harus dijalankan selaras dengan nilai dan tanggung jawab moral. Sikap Jasri ini memberi pesan penting bahwa kepemimpinan tidak hanya diukur dari kemampuan bertahan di kursi kekuasaan, tetapi dari keberanian mengambil jarak ketika prinsip terancam dikompromikan. Dalam iklim politik yang kerap menormalisasi kompromi berlebihan, keputusan itu justru memperkuat kredibilitas politik.

Pendekatan kepemimpinan berbasis kerja dan prinsip tercermin dalam capaian PKB Maluku Utara dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Peningkatan perolehan kursi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menunjukkan dampak kerja organisasi yang terukur. Lebih dari itu, PKB Maluku Utara mampu melahirkan kader yang dipercaya publik memimpin daerah, seperti almarhum Usman Sidik yang terpilih sebagai Bupati Halmahera Selatan. Keberhasilan ini menandai bahwa kaderisasi tidak berhenti pada level elektoral, tetapi berlanjut hingga kepemimpinan eksekutif daerah.

Di bawah kepemimpinan Jasri Usman, PKB Maluku Utara bertransformasi dari sekadar mesin pemilu menjadi aktor politik daerah yang diperhitungkan. Relasi dengan pemerintah daerah, masyarakat dibangun dalam kerangka keberlanjutan, tanpa melepaskan akar ideologis dan kultural partai.

Terpilihnya kembali Jasri Usman untuk periode 2026–2031 dapat dibaca sebagai refleksi kepercayaan kader. Dalam politik kepartaian, kepercayaan semacam ini tidak dapat direkayasa. Ia lahir dari pengalaman kolektif tentang bagaimana kepemimpinan dijalankan dan bagaimana tanggung jawab dipikul, termasuk ketika harus mengambil pilihan sulit yang berisiko secara personal.

Pada akhirnya, politik selalu kembali pada satu pertanyaan mendasar, apakah kekuasaan dijalankan sebagai tujuan, atau sebagai amanah. Waktu akan mencatat jawabannya. Dalam perjalanan panjang PKB Maluku Utara, kepemimpinan Jasri Usman menunjukkan bahwa kerja politik yang konsisten, berprinsip, dan berpijak pada pengalaman kolektif kader masih memiliki ruang dalam politik lokal.

Selamat kepada Jasri Usman yang kembali dipercaya memimpin DPW PKB Maluku Utara periode 2026–2031. Mandat ini menegaskan tanggung jawab moral agar kepemimpinan berlanjut sebagai proses yang menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan politik daerah. **