Wabup Halsel Dukung Rolling Pejabat Eselon II, Perkuat Kinerja OPD di Tengah Efisiensi

Wabup Halmahera Selatan, Helmi Umar Muchsin | Dok. istimewa

Sofifipost, Labuha | Wakil Bupati Halmahera Selatan, Maluku Utara, Helmi Umar Muchsin, merespons positif rencana Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba melakukan penyegaran jabatan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Halmahera Selatan.

Helmi mengatakan bahwa kebijakan mutasi atau rolling jabatan merupakan hak prerogatif bupati sebagai kepala daerah. Langkah tersebut sah dilakukan apabila bertujuan meningkatkan kinerja birokrasi.

“Semua itu kan haknya Pak Bupati. Kalau beliau melihat bahwa ada kinerja pimpinan OPD yang kurang maksimal tentu harus dilakukan penyegaran atau rolling jabatan,” ujarnya, Rabu (29/7/2026).

Ia menyebut rencana evaluasi terhadap pejabat eselon II tidak lepas dari upaya pemerintah daerah memperkuat kinerja OPD di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena itu, setiap perangkat daerah dituntut menghadirkan terobosan agar program pemerintah tetap berjalan optimal.

“Saya pikir itu wajar saja apa yang dilakukan Pak Bupati untuk penyegaran atau rolling. Tujuannya meningkatkan kinerja OPD dalam menyukseskan program-program pemerintah daerah,” ungkapnya.

Wabup mengungkapkan, dirinya bersama Bupati Bassam Kasuba terus menjalin komunikasi dan koordinasi terkait berbagai kebijakan strategis, termasuk rencana evaluasi maupun penyegaran pimpinan OPD.

“Kami selalu berdiskusi melihat kebijakan-kebijakan pada sektor yang masih belum optimal. Komunikasi dengan Pak Bupati selalu ada, baik dalam pertemuan formal maupun informal, untuk mengambil langkah-langkah penyegaran,” ucapnya.

“Evaluasi pejabat dilakukan berdasarkan capaian kinerja, bukan atas dasar pertimbangan lain. Penempatan ASN harus mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan,” sambungnya.

Helmi menambahkan, pelaksanaan program yang tercantum dalam RPJMD, RKPD, hingga target tahunan pemerintah daerah akan terus dievaluasi. Apabila kinerja pimpinan OPD dinilai belum memenuhi harapan, maka penyegaran jabatan menjadi bagian dari upaya perbaikan birokrasi.

“Komitmen pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan publik yang maksimal meski di tengah efisiensi anggaran. Karena itu, setiap pimpinan OPD harus memiliki kreativitas, inovasi, dan mampu meningkatkan kinerja organisasinya,” pungkasnya. **