Bupati Halteng Hadiri Rakor Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan

Pose bersama Mendagri Tito Karnavian dan Bupati Halteng Ikram M. Sangadji disela-sela Rakor | Dok. istimewa

Sofifipost, Jakarta | Bupati Halmahera Tengah, Maluku Utara, Ikram M. Sangadji menghadiri Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025, yang digelar pada 18–19 November 2025 di Hotel Sentul Lake, Bogor.

Kegiatan strategis ini dibuka oleh Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Djamar Chineseago, bersama Mendagri Tito Karnavian selaku Kepala BNPP, serta dihadiri para Gubernur, Bupati/Wali Kota dari wilayah perbatasan, dan Kementerian terkait.

Rakor tersebut membahas penyelarasan arah pembangunan kawasan perbatasan sesuai RPJMN 2025–2029 dan amanat UU No. 43 Tahun 2008. Kawasan perbatasan kini diarahkan menjadi beranda depan Indonesia yang kuat secara politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.

Mendagri Tito Karnavian dalam paparannya menyampaikan visi pengelolaan kawasan perbatasan 2025–2029 Mewujudkan kawasan perbatasan tangguh, mandiri, sejahtera, dan adaptif, dengan penguatan pertahanan, pemanfaatan sumber daya lokal, dan percepatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Sementara itu, Bupati Halteng menegaskan kesiapan Halmahera Tengah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam penguatan kawasan perbatasan

“Halmahera Tengah memiliki posisi strategis dan potensi ekonomi berbasis sumber daya lokal. Kami siap mendukung peningkatan infrastruktur, keamanan, dan pembangunan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan kawasan perbatasan bukan hanya soal kedaulatan, tetapi juga instrumen pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat.

Diketahui, BNPP menargetkan Rakorendal 2025 menghasilkan rumusan arah kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, guna memperkuat daya saing nasional serta posisi Indonesia di garis terdepan wilayah kedaulatan negara. **