Irine Pimpin Rombongan Komisi V DPR RI Kunker di Maluku Utara

Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri saat berikan sambutan | Dok. istimewa

Sofifipost, Ternate | Sebanyak 11 anggota Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Maluku Utara pada Rabu (22/4/2026).

Kunjungan ini dalam rangka menyerap berbagai masukan sekaligus meninjau sejumlah pembangunan infrastruktur dan tranportasi di daerah Maluku Utara.

Rombongan yang dipimpin anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Maluku Utara, Irine Yusiana Roba Putri ini tiba di Bandara Sultan Babullah sekitar pukul 08.30 WIT.

Setibanya di Ternate, mereka langsung menuju Hotel Sahid Bela untuk melakukan pertemuan dengan Gubernur Sherly Tjoanda yang turut dihadiri mitra kerja Komisi V DPR RI, Wali Kota dan para Bupati se Provinsi Maluku Utara.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kendala pembangunan daerah pun dibahas, audensi singkat itu menjadi momentum strategis dalam memperkuat arah kebijakan pembangunan nasional di daerah.

Irine Yusiana menyampaikan, diskusi dengan Gubernur, mitra kerja, para Bupati dan Wali Kota ini menjadi bagian terpenting untuk mengetahui kondisi kebutuhan pembagunan infrastruktur di daerah-daerah untuk menjadi pembahasan lebih lanjut bersama para pemangku kepentingan.

“Pertemuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Ayat 3 tata tertip DRP RI Nomor 1 Tahun 2020 bahwa hasil kunjungan kerja akan dilaporkan dalam rapat Komisi dan dijadikan bahan pembahasan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian atau Lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Ia menjelaskan Komisi V DPR RI saat ini tengah melakukan kunjungan reses pada masa persidangan ke 4. Olehnya itu, berbagai persoalan yang dihadapi daerah-daerah di Maluku Utara akan menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan ke depan.

Menurutnya, sejumlah isu strategis telah di bahas dalam pertemuan tersebut, diantaranya konektivitas, kebutuhan dasar untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), kebutuhan pembangunan infrastruktur serta tranportasi.

“Kebutuhan keberadaan fiskal nasional hari ini memang di Kementerian dan Lembaga sangat selektif dalam program. Oleh karena itu, Komisi V DPR RI hadir disini untuk memastikan dan memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan 10 kabupaten/kota agar apa yang menjadi prioritas utama dalam keterbatasan fiskal ini tidak menjadi provinsi yang semakin tertinggal dalam hal konektivitas maupun pembangunan infrastruktur,” ungkapnya.

Ia berharap melalui kunjungan ini, suara dan harapan masyarakat Maluku Utara khususnya terkait peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur dan pemerataan akses konektivitas, dapat menjadi perhatian pemerintah pusat.

Kunjungan ini turut melibatkan berbagai mitra kerja Komisi V DPR RI seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, BMKG, Basarnas, PT Pelindo, PT ASDP Indonesia Fery dan LPPNP (Airnav). **