Sekda Ricky Tinjau Lokasi Longsor Dampak Aktivitas Tambang PT Anglit Raya

Sekda Ricky Chairul Richfat didampingi Kadis DLH saat tinjau lokasi aktifitas tambang PT Anglit Raya yang Rawan longsor | Dok. istimewa

Sofifipost, Maba | Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Maluku Utara, Ricky Chairul Richfat, secara tegas memerintahkan Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DPLH) Halmahera Timur untuk segera melayangkan surat resmi kepada pihak PT Anglit Raya guna menghentikan sementara seluruh aktivitas pertambangan di area yang dinilai rawan longsor.

Hal tersebut disampaikan Sekda Ricky saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi operasional PT Anglit Raya, Senin (2/2/2026).

Menurutnya, wilayah operasi PT Anglit Raya saat ini dinilai telah berada pada zona rawan longsor dan sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan, mengingat lokasinya berdekatan langsung dengan ruas jalan nasional.

“Setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata bukaannya sudah sangat masif hingga ke bagian atas. Banyak batuan besar yang menumpuk dan berpotensi longsor ke badan jalan,” ujarnya.

Ricky menegaskan, selama ini Pemkab Halmahera Timur menduga longsor yang kerap terjadi di ruas jalan nasional tersebut disebabkan oleh bukaan lahan pertambangan PT Anglit Raya yang dilakukan secara masif dan curam, tepat mengarah ke badan jalan utama.

“Pemerintah daerah akan meminta evaluasi atas bukaan baru serta menuntut laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL),” tegasnya.

Ia juga menginstruksikan agar DPLH menyurati Inspektur Tambang untuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi.

“Kami minta Inspektur Tambang turun langsung ke lapangan untuk melakukan cross check, karena kondisi ini sudah sangat luar biasa dan tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.

Meskipun kewenangan penghentian aktivitas pertambangan berada di pemerintah pusat, lanjutnya, namun penyampaian laporan kepada Inspektur Tambang dinilai penting sebagai bentuk tanggung jawab daerah dan upaya pencegahan dini.

“Inspektur tambang adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Keselamatan masyarakat dan pengguna jalan harus menjadi prioritas,” pungkasnya. **